Tertibkan Peraga Kampanye, Panwascam Dihalangi Masyarakat
Info

Tertibkan Peraga Kampanye, Panwascam Dihalangi Masyarakat

Jember (beritajatim. com) – Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kaliwates Cahyo Hafidz dihalangi warga, saat hendak menertibkan jalan peraga kampanye (APK) pemilihan besar daerah, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (27/9/2020) malam.

Dua video adu nyinyir antara Cahyo dengan warga tahu menjadi viral di media baik. Dalam kejadian itu, Cahyo hendak menertibkan APK di kawasan Kelurahan Tegalbesar bersama seorang anggota pengawas kelurahan dan desa. Rupanya kegiatan Cahyo ini mengundang kesalahpahaman warga setempat.

Dalam video pertama, warga menganggap Cahyo tak adil dalam mencopot APK. Itu juga mempertanyakan identitas dan tulisan tugas, kendati Cahyo sudah mencantumkan rompi petugas Badan Pengawas Pemilu Jember dan memakai kartu tanda. Warga meminta Cahyo menunjukkan kartu tanda penduduk. Namun Cahyo menentang.

Dalam video ke-2 ditunjukkan bagaimana Cahyo dan satu diantara warga yang memprotes duduk bersama di ruang tamu rumah satu diantara tokoh setempat. Di sana, Cahyo akhirnya menunjukkan KTP kepada si tokoh masyarakat dan masih disalahkan.

Kepala Badan Pengawas Pemilu Jember Thobrony Pusaka memgonfirmasi adanya insiden tersebut. “Mulai tanggal 26 September hingga lima hari ke depan ana mulai menertibkan APK yang tak sesuai dengan desain dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), ” katanya, Senin (28/9/2020).

Thobrony menegaskan, panwascam tidak perlu membawa surat tugas untuk melakukan penertiban, karena itu merupakan tugas modal dan fungsi kelembagaan. Apalagi petugas panwascam membawa kartu identitas ataupun kartu pengenal.

Namun, Thobrony meminta kepada petugas panwascam yang hendak melakukan penertiban supaya berkoordinasi dengan aparat satuan penjaga pamong praja dan kepolisian. Ia mengakui koordinasi tersebut terkadang belum berjalan baik. “Sedangkan instruksi penertiban sudah turun, ” katanya.

Devi Aulia Rahim, satu diantara komisioner menambahkan, memang ada tim penertib yang melibatkan instansi asing seperti Badan Kesatuan Bangsa, satpol PP, kepolisian, Dinas Pekerjaan Ijmal Cipta Karya, dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Tapi kan tim penertib tak mungkin diturunkan semuanya. Karena pelanggaran (APK) ini harus ditindaklanjuti, oleh karena itu teman-teman melakukan penertiban itu (sendiri). Koordinatornya ada di pengawas. Tim membantu penertiban itu, ” katanya.

Devi menyesalkan adanya upaya penghalangan oleh warga. “Tapi tidak tertutup kemungkinan karena warga tidak tahu tugas pokok serta fungsi pengawas. Ini jadi pengajian bagi kami untuk lebih rajin menyosialisasikan Bawaslu, tugas, dan kewenangannya, ” katanya.

Thobrony mengimbau kepada semua pihak agar membantu dan mendukung jajaran Bawaslu Jember melakukan tugas, serta tak menghalangi. Ini karena menghalangi tugas petugas Bawaslu Jember bisa berkonsekuensi hukum. [wir/suf]