Info

Peringati May Day, Ratusan Pekerja Konvoi di Jalur Pantura Tuban

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

Tuban (beritajatim. com) – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, sedikitnya 100 orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pelaku Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Tuban menggelar aksi mendarat jalan dengan menduduki Belang Pantura Tuban depan dewan DPRD Tuban, Sabtu (1/5/2021) sore.

Sebelum melakukan aksinya di pendahuluan kantor DPRD Tuban tersebut, para buruh FSPMI tersebut telah mendatangi kantor Pemkab Tuban untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan kondisi buruh yang ada di Tuban. Aksi demo tersebut kemudian ditutup dengan buka bergabung yang berlangsung di Gor Tuban.

Aksi para buruh pada rangka memperingati May Day itu dilakukan dengan sasaran pertama adalah kantor Pemkab Tuban yang berada pada jalan Kartini, Kota Tuban. Massa datang dengan menyelenggarakan konvoi rombongan kendaraan motor dan kemudian membentangkan spanduk yang berisikan tuntutannya mengikuti melakukan orasi selama dekat satu jam di depan kantor Pemkab Tuban itu.

“Hari tersebut kami dari FSPMI melayani aksi untuk memperingati Kembali Tahun Hari Buruh, sasaran aksi Pemkab Tuban serta juga kantor DPRD Tuban, ” terang Duraji, selaku ketua FSPMI Kabupaten Tuban setelah kegiatan aksi muncul rasa itu.

Dalam aksinya itu, mereka memiliki sebanyak lima syarat yang di sampaikan kepada pihak Pemkab Tuban maupun DPRD Tuban. Yang baru adalah mereka mendesak Pemkab Tuban supaya segera membuat Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mengantisipasi pelanggaran terkait dengan pembayaran THR bagi para buruh di Tuban.

“Kami meminta cepat dibentuk Unit Reaksi Lekas ini untuk segera dikerjakan. Sehingga jika ada permasalah terkait dengan THR pihak Pemkab atau Dewan itu bisa menyelesaikan permalahan itu sebelum masa waktu pembayaran THR itu selesai, ” ungkap Duraji, saat berada di depan kantor DPRD Tuban itu.

Selain itu tuntutan yang lain adalah mereka menolak UNDANG-UNDANG nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja & menuntut kepada Pemkab Tuban untuk menginvetarisir perusahaan di Tuban yang tidak mencantumkan PKWT kepada Dinas Tenaga Kerja. Massa meminta Pemkab Tuban membuat regulasi terpaut perlindungan pekerja alih gaya dengan menerapkan prinsip pemberian tindakan peralihan hak.

“Kemudian tentang BPJS Kesehatan, yang mana pada setiap tahun jika terjadi peralihan perusahaan sering kali diputus secara sepihak. Sehingga kami merasa dirugikan pada saat mau berobat kita tak bisa dan kita kudu mengunakan biaya sendir, ” ungkapnya.

Sementara itu, zaman melakukan aksi di aliran kantor DPRD Tuban tersebut para buruh melakukan orasinya di tengah jalan Teuku Umar, Kota Tuban yang berada di depan pejabat DPRD Tuban. Para pelaku itu ditemui oleh salah satu perwakilan dari anggota DPRD Tuban dan peserta massa sempat melakukan mediasi di dalam kantor DPRD.

“Dari Pemkab tadi masih belum tersedia hasil dan akan ditindaklanjuti semuanya. Khusus terkait secara Perda itu sendiri katanya harus komunikasi dengan bagian hukum dari pemkab itu sendiri. Dan begitu juga dengan di DPR, nanti akan digagas dengan awak dewan termasuk diakademisnya, ” pungkasnya. [mut/but]