LBH Akar Beri Catatan ke Biro Sosial Perihal Penyaluran BPNT
Info

LBH Akar Beri Catatan ke Biro Sosial Perihal Penyaluran BPNT

Bojonegoro (beritajatim. com) – Ketua Lembaga Bantuan Kaidah dan Advokasi Rakyat (LBH Akar) Anam Warsito mengaku telah menyelenggarakan investigasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Khusunya bantuan sosial berupa Bantuan Bertabur Non Tunai (BPNT).

Menurut Anam, hasil investigasi dengan dilakukan secara acak di 15 Kecamatan dan lebih dari 52 desa yang ada di Bojonegoro, menunjukkan adanya praktik tidak segar dan prosedur penyaluran yang penuh dilanggar. Diantaranya soal aturan mengenai Perangkat Desa dan TKSK yang tidak boleh memiliki e-Warong sebagai penyalur kebutuhan pokok bagi Suku Penerima Manfaat (KPM).

“Di lapangan perangkat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tak ada yang memiliki e-Warong, namun menggunakan nama lain dari tim. Jadi akhirnya, program ini syarat dimanfaatkan oleh mafia yang mau mengambil keuntungan lebih, ” ujarnya, Kamis (3/9/2020).

Sehingga, lanjut dia, secara masif e-Warong itu secara fungsi dikerdilkan, atau fungsinya bahkan ditiadakan. Padahal, kasar Anam, seharusnya e-Warong ini dengan menjadi penyedia barang-barang kebutuhan pangan bagi KPM. “Sehingga berdampak pada buruknya barang pangan yang diterima oleh KPM, karena hanya untuk mengambil keuntungan yang besar, ” tegasnya.

Hasil temuan yang didapatkan, kata dia, salah satunya adalah kondisi beras dengan seharusnya kelas premium, ternyata yang diberikan kepada KPM banyak dengan sudah hancur. Sehingga harga pada pasaran tidak lebih dari Rp7. 800. “Sedangkan harga dasar padi untuk bantuan BPNT ini seharusnya RP9. 850. Belum lagi buah yang diterima sudah tidak anyar, ayam yang separo itu mestinya besar menjadi kecil, ” bebernya.

Sehingga, jika penyauran BPNT tidak mendapat evaluasi, maka KPM akan langsung dirugikan. Pihaknya berharap, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi & memberhentikan oknum TKSK maupun e-Warong dan suplayer yang terlibat di dalam praktek tidak benar tersebut.

“Kami memberi rekomendasi pada Dinas Sosial agar pemilik e-Warong memungsikan benar-benar sebagai e-Warong. Keinginan pokok yang bisa dipasok daripada Bojonegoro agar tidak mengambil sejak luar daerah dan bisa berlaku sama dengan BUMDesa. Sehingga rencana ini bisa dijadikan pengembangan daya BUMDesa, ” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Arwan mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap penyaluran sandaran sosial kepada masyarakat penerima, tercatat kepada TKSK yang bertugas mengiringi penyaluran BPNT. “Jika memang tersedia keluhan akan kami evaluasi balik, ” jelasnya.

Era ini, menurut Arwan, jumlah e-Warong yang ada di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 248 kios. Beberapa dari e-Warong dasar diakui belum bisa melakukan pembicaraan menggunakan elektronik data capture (EDC) karena yang menentukan langsung dari pihak BNI. “Sementara yang belum memiliki EDC ini ikut dalam kecamatan terdekat, ” pungkasnya. [lus/suf]