LaNyalla Ingatkan Ketua KPU dan Bawaslu
Info

LaNyalla Ingatkan Ketua KPU dan Bawaslu

Jakarta (beritajatim. com) – DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi data kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang agenda digelar 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah aspirasi dari daerah disampaikan secara langsung kepada kedua lembaga inti penyelenggara Pilkada tersebut.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, di Sidang Paripurna Juni silam, DPD RI memang memahami keinginan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, tetapi DPD RI juga mencatat keberatan yang diajukan Komite I DPD RI atas hajatan demokrasi pada daerah tersebut. Demikian disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU RI Pandai Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan, Senin (14/9/2020) pagi dalam Jakarta.

Didampingi Ketua Komite I Fachrul Razi, LaNyalla menyampaikan adanya banyak pelanggaran aturan kesehatan dan potensi penurunan karakter demokrasi akibat praktek kecurangan ataupun pemanfaatan secara terselubung situasi wabah Covid-19 oleh sejumlah calon, khususnya calon dari kalangan Petahana. “Semua catatan tersebut ada di Komite I, nanti Senator Fachrul Razi dapat menyampaikan secara lebih detil, ” ungkapnya.

Ia berharap, Bawaslu jadi garda terdepan yang menjamin kualitas pilkada berjalan dengan baik, sanggup tetap dengan tegas bekerja. Dengan memberikan evaluasi secara berkala & terbuka kepada publik, atas jalan tahapan Pilkada yang berjalan. Jadi bisa menjadi masukan bagi seluruh pihak. Terutama KPU RI & KPU di daerah. Juga bagi para Senator dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Di wadah yang sama, ketua Komite I yang juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi menyatakan pihaknya memang menjadikan opsi penundaan Pilkada jadi sikap Komite I. Mengingat beberapa temuan dan ancaman masalah. Terutama potensi Pilkada sebagai klaster massal penyebaran Covid-19. “Ini sudah ana sampaikan, mengingat ada pintu buat melakukan penundaan atau pemberhentian tingkatan pilkada di dalam UU Pilkada, ” urainya.

Ditambahkan Fachrul, Komite I juga sudah menggelar rapat konsultasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung, tentang kesiapan dua institusi tersebut untuk menanggung secara penuh kerja Bawaslu RI dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran tahapan Pilkada. “Dan kemarin telah terbukti adanya pelanggaran protokol Covid saat pendaftaran pasangan bahan di sejumlah KPU di daerah, ” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menetapkan Pimpinan DPD RI dan para-para Senator bahwa pihaknya mampu mengatasi sejumlah pelanggaran yang terjadi. Kami memang memiliki keterbatasan SDM, tetapi kami mendapat back up penuh dari institusi lain. Mulai dari Satpol PP, Polisi hingga Kejaksaan. “Dari pengalaman sebelumnya, ada kira-kira pelanggaran Pilkada dan Pemilu yang kami proses hingga ke lembah hukum dan diadili di meja hijau, ” tukasnya.

Sementara Ketua KPU RI Arief Bijaksana membenarkan bahwa ada beberapa calon peserta Pilkada yang positif terpapar Covid-19. Bahkan per 14 September 2020, angkanya telah menjadi 63 orang, dan tersebar di 21 provinsi. “Sebelumnya di media masih 59. Sekarangh sudah menjadi 63. Tetapi kami telah menyiapkan protokol dan prosedur serta skema untuk menjawab persoalan tersebut, ” urainya.

Arief pun menjelaskan beberapa hal terkait prosedur protokol Kesehatan yang akan diberlakukan di semua tahapan Pilkada serentak Desember nanti. Salah satunya aturan jumlah peserta kampanye. Dimana pada sesi debat, hanya dapat dihadiri 50 orang, yang dibagi dari total pasangan calon. Dan kampanye akbar satu paslon, hanya boleh dihadiri maksimal 100 orang dengan adat yang juga ketat.

“Jadi dalam pikiran nanti, kalau pasangan calon ada 2, maka kuota 50 karakter dibagi dua, masing-masing paslon hanya boleh membawa 25 pendukung. Jika ada 5 pasangan, ya masing-masing hanya boleh membawa 10 orang pendukung. Itu pun dengan kondisi protokol yang ketat. Termasuk zaman hari H pemilihan, bagi pemilih yang positif Covid dan di isolasi, petugas yang mendatangi, dengan APD standar, semua sudah awak simulasikan, ” tandasnya.

Ditambahkan Arief, dari total bunga anggaran yang semula direncanakan Rp. 4, 7 trilyun, KPU lulus memangkas menjadi Rp. 3, 7 trilyun, menyusul penurunan biaya rapid test yang telah dipagu oleh Kemenkes. “Dan dari total simpanan tersebut hanya Rp. 5 milyar yang dipergunakan oleh KPU MENODAI, sisianya semua dialokasikan ke KPU di daerah. Dan dana itu sebagian dipergunakan untuk keterlibatan 3, 3 juta tenaga honorer di daerah. Ini juga diharapkan menghidupkan roda perekonomian di daerah, ” pungkasnya. [hen/suf]