Info

KPK Kembali Sambangi Mojokerto, Kontrol Saksi TPPU Mantan Tumenggung

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Mojokerto (beritajatim. com) – Sejak Senin (19/4/2021) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Mojokerto buat memeriksa saksi terkait pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasha (MKP).

Pemeriksaan dilakukan oleh awak penyidik KPK di Balairung Hayam Wuruk lantai II Polresta Mojokerto. Senin kemarin, tim penyidik memeriksa mantan Camat Bangsal dan juga mantan Camat Ngoro. Moh Ridwan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Dokumen dan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Muhamad Hidayad dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aktiva Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti. Namun keduanya mengaku, kedatangannya cuma untuk mengkonfirmasi penjadwalan.

Selasa (20/4/2021), penyidik Komisi Antirasuah memeriksa Kasubbag Pemeliharaan Periode Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Sri Nurhayati, Muhammad Hidayad yang merupakan Camat Ngoro Kabupaten Mojokerto, tahun 2016 sampai sekarang dan Sodik Kepala Desa Sentonorejo tahun 2017.

Kepala Desa Sentonorejo, Sodik mengiakan, kedatangannya lantaran dipanggil pemeriksa KPK terkait kelengkapan berkas penggunaan dana desa pada pembangunan sekitar Makam Troloyo, Trowulan. “Hanya melengkapi susunan saja, terkait aduan BK tahun 2016 kemarin. Sungguh (Kasus MKP), ” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, Iptu Hari Siswanto mengatakan, tim penyidik KPK meminjam ruangan untuk pemeriksaan selama lima hari. “Iya resminya tulisan tanggal 21 sampai agenda 24 nanti. Hari Sabtu kemarin, kita sudah sediakan tempat. Materinya, saya tak tahu. Hanya KPK yang tahu, ” tegasnya.

Sekedar diketahui, KPK mengumumkan mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka TPPU pada 18 Desember 2018. Dari penerimaan gratifikasi sekitar Rp34 miliar, KPK menemukan dugaan TPPU oleh yang bersangkutan.

Tersangka disangkakan menyalahi pasal 3 dan atau pasal 4 Undang Menjemput Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diduga tersangka juga menerima “fee” dari rekanan pemangku proyek-proyek dl lingkungan Pemkab Mojokerto.

Berangkat dari Dinas dan SKPD/OPD, Camat dan Kepala Sekolah SD-SMA di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Total pemberian gratifikasi sebesar Rp34 miliar. Simpulan juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil arahan gratifikasi.

Yakni berupa kendaraan roda 4 sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, organ roda dua sebanyak perut unit atas nama pihak asing dan jet ski sebanyak lima unit. [tin]