kajari-bangkalan-naikkan-status-penyidikan-dugaan-korupsi-bumd-1
Info

Kajari Bangkalan Naikkan Status Pemeriksaan Dugaan Korupsi BUMD

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

Bangkalan (beritajatim. com) – Penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Manipulasi (Tipikor) di tubuh Pranata Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan, kini mengikuti tahap penyidikan.

Alhasil Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menduga jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 15 milyar.

Kepala Kejari Bangkalan, Chandra Saptadi mencuaikan Kasi Intel Kejari Bangkalan, Putu Arya Wibisana mengirimkan mulai hari ini kedudukan kasus tersebut masuk pada status penyidikan.

“Statusnya semula penyelidikan kini meningkat menjadi penyidikan, era ini kasus tersebut ditangani oleh pidana khusus (pidsus), ” ujarnya, Jumat (7/5/2021).

Sekedar diketahui, BUMD Bangkalan diduga terlibat korupsi pada penyertaan modal pada PT Tanduk Majeng yang bergerak di tempat properti. Ia mengatakan, dugaan tersebut diperuntukkan pembangunan komplek perumahan di sekitar kecamatan Arosbaya.

“Ya betul dugaan terkait penyertaan modal di PT Petunjuk Majeng di salah mulia pembangunan perumahan yang lokasinya berada di sekitar pokok menuju Kecamatan Arosbaya, ” tambahnya.

Walaupun begitu, hingga kini pihaknya belum mengeluarkan nama tersangka yang terlibat dalam perkiraan korupsi tersebut. Hanya sekadar sudah lebih dari 10 orang saksi dihadirkan di kasus tersebut.

Sementara tersebut, Ketua Fraksi Keadilan Berkorban Nurani DPRD Bangkalan, Musawwir mengatakan, adanya kasus tersebut sebaiknya dijadikan momentum sebab Bupati untuk mengevaluasi BUMD.

“BUMD sudah waktunya dibenahi dan pertimbangan. Kalau memang semuanya luka, copot semua komposisi dalam dalamnya. Jangan menjadi ladang bancakan, ” imbuhnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mahmudi, bagian DPRD Bangkalan yang mengaku akan terus memperjuangkan benar angketnya. Ia juga berharap BUMD segera dibekukan biar penanganan kasus dapat tuntas hingga akhir.

“Perlu dibekukan dan wajib diselidiki hingga akar biar penyalahgunaan wewenang ini tidak terjadi secara berkelanjutan, ” tutupnya. [sar/ted]