Inspektorat Jatim: Pejabat Pemkab Jember Telah Legal, Saatnya Bahas APBD
Info

Inspektorat Jatim: Pejabat Pemkab Jember Telah Legal, Saatnya Bahas APBD

Jember (beritajatim. com) – Selama sebelas bulan, Kabupaten Jember tidak memiliki Peraturan Kawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disahkan bergandengan eksekutif dan legislatif. Selama itu pelaksanaan APBD menggunakan payung patokan peraturan kepala daerah (perkada) dengan terbatas kewenangannya.

Lamun tahun anggaran tinggal satu separuh bulan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ternyata tetap menginginkan Perda APBD Jember 2020 disahkan bersama. “Tetap harus punya. Perda itu kudu ada. Kita jangan terlena secara perkada, karena perkada ini terpatok kewenangannya, ” kata Inspektur Negeri Provinsi Jawa Timur Helmy Pertama Putera, di sela-sela acara kunjungan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam Kantor Bank Indonesia Jember, Minggu (15/11/2020).

Selain Perda APBND 2020, Pemkab Jember diharapkan bisa menyelesaikan Perda APBD 2021. “Tinggal menunggu izinnya saja (dari Kementerian Dalam Negeri). Begitu izin turun, proses selanjutnya jalan, ” kata Helmy.

Kuncinya adalah pelaksanaan surat Menteri Di Negeri tertanggal 11 November 2019 yang membenahi birokrasi Pemkab Jember sesuai aturan. Sebelumnya, Pemkab Jember menggunakan KSOTK (Kedudukan Susunan Sistem dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan bupati pada 3 Januari 2019. KSOTK ini dianggap tak sah oleh pemerintah was-was.

Mendagri kemudian memerintahkan pencabutan 30 peraturan bupati tentang KSOTK tersebut dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan tumenggung tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016. Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief melaksanakan perintah itu dan mengembalikan jabatan 366 pejabat ke posisi sebelum 3 Januari 2018 dengan mengacu KSOTK (Kedudukan Lapisan Organisasi dan Tata Kerja) 2016.

“Sekarang begitu KSOTK sudah kembali (sebagaimana surat mendagri), pejabat-pejabat sudah legal semua. Kemarin kan ilegal, sehingga tidak mampu memproses APBD. Sekarang sudah legal, kita segera proses APBD-nya, ” kata Helmy.

“Kami sudah mempertimbangkan, mengukur semuanya. Saya sudah punya target. Selama Pengelola Tugas (Bupati Abdul Muqiet Arief menjabat), semua tuntas. Insya Tuhan, karena semua proses sudah. Itu tinggal menunggu izin pusat selalu. Setelah kembali KSOTK lama, sudah ditata semua. Tinggal menunggu izin saja, ” kata Helmy. [wir/but]