Sumenep (beritajatim. com) – Dinas Pendidikan Sumenep mengaku ‘banjir’ keluhan dari para-para orang tua murid dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ataupun melalui daring (online) selama era pandemi Covid-19.

“Cukup banyak keluhan yang masuk pada kami tentang metode pembelajaran daring. Kami menyadari memang ada banyak kendala untuk menerapkan metode penelaahan itu, ” kata Kepala Jawatan Pendidikan (Disdik) Sumenep, Carto, Minggu (9/8/2020).

Ia membaca, kendala yang sering dialami ialah ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh wali siswa. Berdasarkan hasil pertimbangan selama 4 bulan terakhir, kesibukan pembelajaran jarak jauh dianggap kurang efektif diterapkan di wilayah Kabupaten Sumenep.

“Terkadang orang tua siswa ada yang tak punya HP android. Kemudian ada juga daerah yang sinyalnya tidak mendukung, dan beberapa faktor daerah lainnya yang tidak dapat dipaksakan menggunakan metode daring, ” ujarnya.

Karena itu, lanjut Carto, ia mempersilahkan guru berinovasi dalam melakukan kesibukan belajar mengajar. Yang terpenting adalah pembelajaran kepada siswa harus tetap jalan. “Ini memang dilematis ya. Di satu sisi, status pandemi Covid-19 belum dicabut oleh negeri. Di sisi lain, apabila pasti daring, maka banyak yang tak dapat melaksanakannya, ” ungkapnya.

Menurut Cartok, apabila kesibukan belajar mengajar dibiarkan tutup sungguh-sungguh lama, maka dikhawatirkan sejumlah karakter tua siswa memilih mengalihkan anaknya ke sekolah lain (sekolah preman: red) yang melaksanakan KBM tatap muka.

“Kami tak bisa menyuruh dan tidak bisa melarang. Kalau kami larang nanti para orang tua memindahkan anaknya ke sekolah lain. Lama-lama berakhir tidak ada muridnya di sekolah itu, ” ungkapnya.

Sesuai kebijakan Negeri Daera, hanya sekolah yang berharta di zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan KBM dengan cara tatap muka. Selain zona hijau, diminta tetap melaksanakan dengan cara daring.

“Sampai saat tersebut ada beberapa kecamatan yang telah menerapkan belajar tatap muka, kaya di Bluto dan Kepulauan. Ana mempertimbagkan beberapa hal, salah satunya izin kepada pemerintah daerah. Maka tidak semua sekolah kami izinkan. Yang jelas, kalaupun melaksanakan KBM tatap muka, tetap harus mematuhi protokol kesehatan, ” tandasnya. [tem/suf]