Dirjen Bina Keuangan Daerah Prihatin Jalan di Jember Politisasi Suratnya
Info

Dirjen Bina Keuangan Daerah Prihatin Jalan di Jember Politisasi Suratnya

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Jember (beritajatim. com) – Mirfano, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengaku ditelepon Direktur Jenderal Bina Keuangan Wilayah Kementerian Dalam Negeri Ardian Noeryanto, Rabu (23/12/2020) pagi.

“Beliau prihatin terhadap pemberitaan satu diantara media (soal surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah), bahwa tersebut dipolitisasi karena (surat itu) dibaca tidak utuh. Jadi kalau hanya membaca poin kedua saja dan tidak dibaca keseluruhan, maka yang terjadi adalah sebagaimana judul pemberitahuan itu, ” kata Mirfano, dalam rapat dengar pendapat di DPRD Jember.

Pemberitaan yang dimaksud terkait secara polemik pergantian pejabat di Jember. Dengan menyitir surat surat Departemen Dalam negeri Direktorat Jenderal Mengarahkan Keuangan Daerah Nomor 910/5348/Keuda tertanggal 22 Desember 2020, pemberitaan tersebut menyebutkan pergantian pejabat yang dilakukan Wabup Jember KH Muqit Arief tanpa ada izin Mendagri masa menjabat Pelaksana Tugas Bupati Jember. Pergantian tersebut dilakukan saat Tumenggung Jember dr. Faida, MMR cuti kampanye saat maju pilkada 2020.

Padahal, Muqiet membatalkan jabatan ratusan aparatur sipil negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di 11 November 2019. “Ketika itu rekomendasi Mendagri, maka itu menjalankan perintah. Dan menjalankan perintah itu sama dengan izin, dan tersebut sah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu. Termasuk aktor keuangannya juga sah, ” kata Mirfano.

“Jadi saya tidak tahu juga apa yang terjadi pendapa saat ini. Semua serba-serbi rahasia. Informasi dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah), akan menyusun Plt (Pelaksana Tugas). Saya tidak terang apa Plt untuk posisi yang kosong atau semua di-Plt-kan, kita lihat saja nanti. Tapi menetapkan kita ingatkan bahwa jangan melangsungkan hal-hal yang bikin gaduh, ” kata Mirfano.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, surat Dirjen Bina Keuangan Daerah itu menindaklanjuti surat Bupati Jember Cetakan 900/2638/35. 09. 412/2020 tertanggal 18 Desember 2020 perihal Permohonan Dasar dan petunjuk tertulis terkait pembiayaan pasca mutasi di linkungan Pemkab Jember dan sekaligus menjawab Surat Wakil Bupati Jember Nomor 900/2430/35. 09. 412/2020 tertanggal 19 November 2020 perihal Permohonan Pendapat Resmi/Tertulis.

Dari dasar tulisan itu, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI mengeluarkan jawaban tentang penetapan Pejabat Pengelola keuangan Daerah dan Dasar Penyelesaian Pembayaan atas Berterima Daerah dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yang serupa ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Bupati Jember Faida segera akan melaksanakan komando dari Kemendagri RI, agar bervariasi kewajiban pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pembayaran bisa segera dikerjakan. “Pasca turunnya surat tersebut mau segera kita tindaklanjuti, ” ujar Bupati Jember Faida dalam petunjuk tertulis yang diterima redaksi beritajatim. com, Rabu (23/12/2020). [wir/suf]